Gubernur Kalsel H. Muhidin Tegaskan Waspada Karhutla, Fokus Pengamanan di Liang Anggang

 

SUARABANUA.COM – BANJARBARU, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Senin (6/3/2026).

Muhidin menegaskan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang. Ia menyebutkan, apabila terjadi karhutla di wilayah tersebut, dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor.

 

“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan bisa terganggu. Jika penerbangan terhambat, tentu akan berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya.

 

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong upaya penyediaan sumber air, salah satunya melalui pembuatan kanal untuk memastikan ketersediaan air di wilayah rawan karhutla, khususnya di sekitar Liang Anggang dan area bandara.

 

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas serta dapat dikenakan sanksi hukum.

 

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, terutama di musim panas seperti sekarang. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, hal ini juga ada sanksinya,” tegasnya.

 

Muhidin turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla dengan melaporkan jika menemukan adanya indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan masing-masing.

 

Melalui imbauan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya karhutla yang dapat merugikan berbagai sektor, termasuk keselamatan penerbangan dan stabilitas ekonomi daerah. 

Ins-1 (sb)