SUARABANUA.COM – BANJARBARU
, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan
kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN
di lingkungan Pemprov Kalsel, meskipun pemerintah pusat memberikan opsi
tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur
Kalimantan Selatan, H. Muhidin, usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi
Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel,
Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa
kondisi di Kalimantan Selatan saat ini dinilai masih terkendali, sehingga tidak
ada urgensi untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah.
“Ini hari kita rapatkan kembali,
yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik
dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan WFH
berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan pegawai, terutama
jika tidak diiringi dengan pengawasan yang optimal. Ia mengkhawatirkan sistem
tersebut justru dimanfaatkan secara tidak maksimal dan berdampak pada kinerja.
“Kalau WFH dilaksanakan,
dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan
lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar
tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga
menyoroti potensi meningkatnya aktivitas di luar daerah jika WFH diterapkan,
yang berisiko mengganggu efektivitas kerja pegawai.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan
waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi
salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan
bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang
telah direncanakan berjalan. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan kerja
secara langsung di kantor tetap menjadi pilihan terbaik saat ini.
Meski demikian, Pemprov Kalsel
tetap berupaya menjaga produktivitas dan pengembangan kompetensi ASN melalui
berbagai kegiatan yang terencana. Salah satunya dengan mengisi waktu kerja
melalui pelatihan dan kegiatan koordinatif.
“Rencana hari Jumat, kita akan
melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan
Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan
kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya.
Ins-1 (SB)
إرسال تعليق